Muncul di Celah Ancaman Corona, Permen ESDM Terkesan Pesanan Taipan Tambang 

redaksi
Muncul di Celah Ancaman Corona, Permen ESDM Terkesan Pesanan Taipan Tambang 
Ilustrasi Tambang

OFFSHORE Indonesia - SECARA mengejutkan Kementerian ESDM (KESDM) pada tanggal 3 Maret 2020 telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Permen itu dibuat di saat perhatian semua rakyat Indonesia sedang terfokus terhadap ancaman kematian akibat persebaran virus Corona yang dikenal dengan Covid 19. 

Jika diteliti, boleh dikatakan Permen ESDM ini paling tebal halamannya dan isi pasalnya sepanjang sejarah UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 diterbitkan, yaitu sebanyak 88 halaman berisi 114 Pasal.

Yang mengerikan adalah isi Pasal 111, yang berbunyi 'Dalam rangka menjamin pelaksaanaan kegiatan usaha mineral dan batubara serta iklim usaha yang kondusif, Menteri dapat menetapkan ketentuan lain bagi pemegang IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Padahal menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang Udangan dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya, karena di dalam UU Minerba pada pasal 75 ayat 3 jelas disebutkan bahwa untuk setiap KK dan PKP2B  yang berakhir kontraknya, maka wilayah tambangnya kembali kepada negara untuk diberikan hak prioritas dikelola kepada BUMN dan BUMD. Kalau BUMN menolak, maka proses selanjutnya pemberian izin wilayah tambang harus dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka.

Sehingga keberanian KESDM membuat Permen ini diduga karena KPK saat ini sudah lemah tak berdaya, karena sebelumnya terhadap rencana revisi ke-6 PP Minerba Nomor 23 tahun 2010 yang tinggal diteken Presiden Jokowi menjadi batal karena adanya rekomendasi KPK dan surat dari Kementerian BUMN yang saat itu masih dijabat oleh Rini Soemarno, beda dengan Eric Thohir diam seribu bahasa dalam memperjuangkan kepentingan hak BUMN.

Kemungkinan Permen ESDM ini diterbitkan, setelah jurus "trisula Peraturan Perundangan" yang di inisiasi KESDM satu gagal yaitu revisi ke-6 PP Nomor 23 tahun 2010, dan dua lagi masih berproses di DPR, yaitu berupa RUU Minerba dan Omnibus Law Sektor Pertambangan.

Mungkin juga bisa dicatat dalam sejarah pembuatan UU minerba ini dibuat secara berlapis, bisa jadi karena cukong yang mensponsorinya cukup perkasa, wajar karena produksi 7 taipan batubara sekitar 200 juta metrik ton pertahun dan bisa memupuk untung bersih USD 2 miliar setiap tahunnya, sehingga terkesan istana tunduk terhadap apapun keinginan mereka meskipun bertentangan dengan konstitusi untuk mengeduk semua batubara sampai habis. Anehnya Pemerintah dan DPR berpihak kepada mereka daripada ke BUMN.

Sejarah akan mencatat bahwa ada pengkhianatan terhadap konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945 kalau sikap dan kelakuan di eksekutif dan legislatif tidak berpihak pada rakyat soal pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan energi nasional.

Publik juga tentu berhak bertanya-tanya, ada kepentingan apa Menteri ESDM Arifin Tasrif mendadak membuat Permen ESDM Nomor 7 tahun 2020 yang bertentangan dengan UU Minerba? Apalagi dilakukan di saat masyarakat kita sedang fokus terhadap ancaman virus Corona. Apakah Arifin Tasrif ingin menjebak Presiden Jokowi?


Jakarta, 19 Maret 2020

Yusri Usman
Direktur Eksekutif CERI

#taipan   #tambang   #corona   #esdm   #yusri   #ceri