Wacana Premium Dihapus Akan Berpotensi Ganggu Stabilitas Nasional

Pam
Wacana Premium Dihapus Akan Berpotensi Ganggu Stabilitas Nasional
Penjualan BBM di SPBU

OFFSHORE Indonesia  - PT Pertamina (Persero) berwacana untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite dinilai akan menjadi polemik baru dan berpotensi mengganggu stabilitas publik. 

Terlebih, kemampuan daya beli masyarakat sedang terpukul di tengah wabah Covid-19, sehingga tidak selayaknya Pertamina memaksa masyarakat beralih ke BBM jenis Pertamax yang notabene harganya jauh lebih mahal, demikian menurut Pemerhati Energi Kita, Barri Pratama melalui keterangan tertulis Jumat, (14/8/2020).

"Yang perlu diingat oleh Pertamina dan Pemerintah, bahwa tugasnya bukan hanya memastikan ketersediaan BBM saja tapi juga harus melihat kemampuan masyarakat untuk membeli. Jadi bukan hanya persoalan bisnis meraup untung besar dari penjualan Pertamax, namun juga harus melihat aspek pelayanan ke publik dari sisi Pertamina sebagai BUMN," kata Barri.

Lanjut Barri, penjualan BBM jenis Premium merupakan amanat Perpres Nomor 43 Tahun 2018, yang mana BBM jenis Premium tersebut harganya dikendalikan oleh pemerintah. 

Lalu, jika kebijakan penghapusan Premium dipaksakan, hal itu dinilai akan melanggar regulasi yang ada. Lagipula, sambung Barri, jikapun Perpres itu dicabut, pemerintah dinilai akan melanggar konstitusi lantaran mencabut perlindungan publik dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. 

"Dengan Perpres 43, penentuan harga Premium di tangan pemerintah, karenanya Premium itu disebut BBM jenis penugasan. Beda dengan Pertamax, yang nentukan harga Pertamina langsung, jadi semau-maunya kapan naik kapan turun, atau kenapa tak turun-turun ya tergantung suasana pasar. Lah kalau Premium dihapus, lalu apa perlindungan pemerintah kepada masyarakat atas fluktuasi pasar. Ini yang kita nilai akan melanggar konstitusi," jelas Barri. 

Karenanya, Barri meminta wacana Penghapusan Premium oleh direksi Pertamina agar ditinjau ulang dan mempertimbangkan dari aspek sosial ekonomi masyarakat. 

"Memang bisa saja BBM tersedia, ada jenis yang lain, misalkan Pertamax, tapi aspek kemampuan publik membeli bagaimana? Pertamax jauh lebih mahal. Apalagi wabah Corona ini membuat masyarakat paceklik, wah bisa bahaya, BBM ada tapi mayoritas tak mampu beli, jadi kira-kira itu perlu dipikirkan ulang dan matang," tuntasnya.





Populer Berita