Diskusi Energy Watch: dari Restrukturisasi Pertamina hingga Cadangan Migas Nasional

riyanti
Diskusi Energy Watch: dari Restrukturisasi Pertamina hingga Cadangan Migas Nasional
Diskusi Virtual EWI

Lembaga kajian Energy Watch Indonesia (EWI) ikut menyoroti dinamika yang sedang terjadi di tubuh PT Pertamina (Persero) saat ini terutama menyangkut rencana IPO subholding perusahaan. Untuk membahasnya lebih komprehensif, EWI menggelar diskusi virtual secara zoom yang juga disiarkan lewat live streaming Youtube pada Minggu (26/7/2020).

EWI dalam diskusi kali ini mengangkat judul Restrukturisasi, Babak Baru Pertamina sebagai Holding Migas, dengan pembicara Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Pakar Hukum Profesor Hikmahanto Juwana, Pengamat Energi Mamit Setiawan, Direktur Executive ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, serta Ferdinand Hutahaean sebagai Direktur Eksekutif EWI.

“Komitmen Pertamina kepada negara tidak pernah berubah yaitu tetap menyediakan energi ke pelosok negeri. Walaupun banyak perusahaan lain tidak mau menjalankan itu ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar,” jelas Nicke dalam paparannya.

Selain itu, Nicke menegaskan Pertamina juga berkomitmen mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi, yang antara lain diwujudkan melalui pembangunan kilang minyak. Kemudian komitmen lainnya adalah meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Itu sudah ada roadmapnya,” tegas Nicke.

Sementara itu, Nicke menyebut cadangan migas yang dimiliki perusahaan pelat merah ini hanya mampu mencukupi kebutuhan energi selama 7 tahun. Karena itu, ia mengatakan pihaknya saat ini tengah mencari sumur migas baru di luar negeri. "Tren cadangan migas kita saat ini menurun," katanya.

Saat ini produksi migas Pertamina baru 440 barel per hari. Ia pun menginginkan pada tahun 2026, produksi migas Pertamina bisa 1200 barel per hari. "Jadi kita lakukan akuisisi untuk melakukan pencadangan," kata dia.

Di saat bersamaan, Nicke juga meminta agar seluruh karyawan di berbagai perusahaan yang ikut holding tidak perlu khawatir akan posisi dan jabatannya. Sebab dengan adanya Holding BUMN ini pekerja sama sekali tidak dirugikan. "Pekerja kita tidak sedikit pun berkurang haknya," katanya.

Sebaliknya, para pegawai bisa mengembangkan karir dengan adanya Holding BUMN ini. Ruang jenjang karir menjadi lebih luas dan peningkatan kapasitas. Bahkan, pekan depan, perusahaan akan membuka internal job posting yang bisa diikuti oleh semua pegawai perusahaan BUMN yang bergabung.

"Minggu depan kita bikin internal job posting. Boleh ambil posisi yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuannya," ujar Nicke menjanjikan.

Cara ini diharapkan Nicke bisa menjadi arena kompetisi yang positif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu dengan dilakukannya restrukturisasi di tubuh Pertamina, akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Bagi investor, akan ada peningkatan peluang kemitraan strategis dan peningkatan return dari investasi di dalam bisnis Pertamina. Bagi regulator, kebijakan ini bisa menyederhanakan pengaturan industri migas dan meningkatnya transparansi dari masing-masing rantau nilai migas. Lalu bagi masyarakat, akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar dan penjaminan ketersediaan energi.

Kemudian bagi pemerintah, bisa meningkatkan keandalan dan keamanan pasokan energi nasional. Begitu juga dengan peningkatan devisa negara dengan adanya pengembangan bisnis.

Sedangkan bagi negara, restrukturisasi Pertamina ini mendorong keamanan pasokan energi nasional dan infrastruktur energi yang lebih baik. Termasuk mengurangi ketergantungan negara kepada impor BBM.

Di kesempatan sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmawanto Juwana menjelaskan tentang perbandingan tafsiran dikuasai negara dalam tata kelola migas, berdasarkan UU 44/1960 dan UU 22/2001.

“Dulu itu Pertamina menguasai hulu dan hilir. Tapi dia itu regulator dan operator. Tapi di Undang Undang 22 tahun 200 menjadi berubah. Regulator dikembalikan ke pemerintah, Ditjen Migas, Kementerian ESDM,” kata Hikmahanto.

Kemudian di Pasal 60 Pertamina dialihkan bentuknya menjadi perusahaan persero dengan peraturan pemerintah. “Ini yang kita kenal sekarang PT Pertamina (Persero). Kita bicara Pertamina yang dulu dan sekarang beda. Pertamina kedudukannya sebagai player (operator) menurut Undang Undang 22 Tahun 2001 (UU Migas),” Hikmawanto memaparkan.

Dia menambahkan, Pertamina sekarang ada juga anak usahanya yang Tbk. Seperti PGN Tbk. “Kenapa sih harus IPO. Kalau kurang duit masa minta ke negara terus. Memang yang jadi kekhawatiran bagaimana kalau IPO. Tapi ingat ini bukan PT Pertamina Perseronya,” jelas Hikmawanto.

Dia menambahkan, Dirut Pertamina juga menyampaikan di dunia migas IPO sudah biasa. Bahkan di shifting. Contoh Saudi Aramco, 2019 sudah IPO. “Yang penting kita jaga di PT Pertamina perseronya. Intinya tolong bedakan Pertamina dengan PT Pertamina persero. Sehingga publik tidak salah kaprah. Kalau anak-anak perusahaan melakukan IPO tidak masalah. Buktinya ada PGN. Memang sih itu sudah dilakukan sebelum gabung dengan Pertamina. Kemudian perusahana asing anak usahanya boleh tbk, kenapa Pertamina tidak,” beber Hikmawanto.

Dia menambahkan, IPO apakah ini menjual aset? Tidak. Menurutnya, harus dibedakan Pertamina dulu dan sekarang. “PT Pertamina sekarang ini operator, bisnis. Cadangan migas dipegang oleh negara. Pemerintah yang melelang.

Kalau dulu memang pertamina, atas nama negara. Sekarang pertamina tandatangan sebagai operator. Bumi dan kekayaan di dalamnya masih dipegang negara,” jelasnya.

Hikmawanto menambahkan, perusahaan besar kalau tidak direstrukturisasi, nanti ada anak perusahaan yang melakukan usaha yang sama.

“IPO apakah menjual aset negara, tidak juga. Perusahaan kan punya beberapa opsi untuk mendapatkan fresh money. Seperti obligasi ataupun IPO. Di luar negeri juga melakukan hal yang sama. Sudahlah sekarang kita mau Pertamina sebagai operator. Menjual saham bukan berarti menjual aset negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Executive ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro memahami hadirnya pro kontra dalam pilihan Pertamina tersebut. “Yang dibutuhkan adalah bukti apa yang dilakukan semata-mata demi kebaikan bangsa dan negara,” katanya.

Untuk mewujudkan impian tersebut, Ferdinand Hutahaean meminta Komisi VII DPR mendukung rencana anak usaha subholding Pertamina. Alasannya, Pertamina membutuhkan anggaran besar untuk mendanai rencana bisnis, seperti restrukturisasi perusahaan.

"Banyak sekali agenda Pertamina dan membutuhkan anggaran. Sangat wajar kalau Pertamina mencari jalan pembiayaan. Secara politik ini butuh dukungan kawan-kawan di DPR," tutur Ferdinand.

Salah satu dukungan yang dimaksud, kata politikus Partai Demokrat itu, adalah pembahasan kembali rancangan undang-undang minyak dan gas bumi yang mandek. RUU itu sudah dalam proses pembahasan selama empat tahun, namun belum kunjung selesai.

Kalau tidak ada perlindungan, kita sibuk gaduh di lapangan, kita lupa melakukan sesuatu yang besar padahal bermanfaat bagi kemakmurkan masyarakat,” tukas dia.