Erick dan Pertamina Digugat Pekerja, Ini Respons Kementerian BUMN

redaksi
Erick dan Pertamina Digugat Pekerja, Ini Respons Kementerian BUMN
Ilustrasi

Gugatan pekerja Pertamina yang tergabung dalam FSPPB terkait rencana pembentukan subholding PT Pertamina (Persero) dinilai absurd alias tidak masuk akal oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Menurut Arya, kepemilikan Pertamina saat ini masih 100 persen milik negara. 

Sehingga tudingan pekerja Pertamina yang menyebutkan akan adanya kehadiran pihak swasta di tubuh Pertamina sangatlah tidak tepat. "Soal aset atau apapun itu kan masih milik Pertamina. Anak usaha Pertamina kan asetnya milik Pertamina bukan milik anak perusahaan tersendiri," kata Arya, Rabu (22/7/2020).

Apalagi, sambung Arya, saham anak usaha tetap dimiliki oleh Pertamina sehingga tak ada perubahan kepemilikan.

"Apakah mereka lupa kalau anak perusahaan Pertamina sangat banyak, lalu anak usaha itu asetnya milik siapa? Ya milik Pertamina, bukan milik anak perusahaan asing. Kan anak perusahaan Pertamina sahamnya dimiliki Pertamina," tegasnya.

"Makanya saya bilang absurd, apalagi urusan struktur organisasi dan sebagainya enggak ada karyawan yang dirugikan," tegas Arya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Media FSPPB Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan Erick dan direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak, sehingga merugikan pekerja dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.

"FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina," tutur Marcellus.

Gugatan tersebut telah diajukan pendaftaran online (e-court) dengan Nomor Perkara: 386/Pdt.G/2020/PNJkt.Pst pada Senin (20/7) lalu. FSPPB sendiri menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina dan menunjuk Firma Hukum Sihaloho & Co sebagai kuasa hukum.