Profesor Yusril: IPO Subholding Pertamina Percuma Dipersoalkan, Sudah Sesuai UU

redaksi
Profesor Yusril: IPO Subholding Pertamina Percuma Dipersoalkan, Sudah Sesuai UU
Ilustrasi

Meributkan rencana IPO subholding PT Pertamina (Persero) dipastikan hanya akan menguras tenaga karena sudah pasti berakhir sia-sia. Alasannya, rencana IPO subholding tersebut sudah sesuai dengan UUD 1945 maupun UU BUMN.

Demikian ditegaskan pakar hukum Profesor Yusril Ihza Mahendra menanggapi adanya polemic terkait rencana IPO subholding Pertamina. Menurut Yusril, apa yang dilakukan Kementerian BUMN termasuk Pertamina sudah sesuai dari aspek hukum maupun bisnis.

Yusril menguraikan, frasa ‘menguasai’ dalam Pasal 33 UUD 1945 bukanlah tujuan melainkan alat yang bisa digunakan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Terlebih lagi, pengertian ‘menguasai’ tersebut sudah lebih dikuatkan dalam keputusan MK No. 002/PUU/2003.

Sementara itu, terkait Pasal 77 pada UU BUMN, yang dimaksud larangan privatisasi persero tertentu itu adalah yang secara tegas dilarang dalam perundang-undangan, dalam hal ini UU Migas maupun ketentuan pelaksanaannya. Diketahui, UU Migas tidak mengatur larangan semacam itu, karena yang bakal dilakukan adalah restrukturisasi, bukan belum privatisasi. Bahkan, kalaupun privatisasi, yang disaar adalah anak perusahaan, bukan induk perusahaan yakni PT Pertamina (Persero).

Yusril menyimpulkan, sejauh ini semua langkah yang telah dilakukan Pertamina terkait IPO Subholding adalah konstitusional, tidak melanggar hukum dan masih dalam jalur yang seharusnya.

Ahli hukum bisnis Ary Zulfikar juga menukas senada. Menurutnya, pembentukan holding sejalan dengan UU dan peraturan yang berlaku dari segi UUD 1945 sampai ke UU sektoral dan BUMN.
 
Ary Zulfikar mengatakan, rencana IPO subholding Pertamina sesuai dengan amanah UUD 1945, terutama Pasal 33. Pasalnya, tujuan masuk ke bursa saham adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 
"Filosofi Pasal 33 adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalau pada akhirnya tujuan (IPO subholding Pertamina) sesuai untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, mengapa tidak? Malah, dengan IPO kita bisa memonitor lebih jauh," kata Ary Zulfikar di Jakarta.
 
Apalagi, tambah dia, yang masuk bursa saham adalah subholding atau anak perusahaan Pertamina, bukan Pertamina sebagai BUMN.
 
IPO subholding Pertamina akan membuat Pertamina lebih optimal. Dari sisi kelembagaan akan lebih transparan dan akuntabel. Dan dari sisi operasional, bahwa tujuannya adalah untuk mencari keuntungan guna kemakmuran rakyat.
 
Dalam hal ini, lanjutnya, perusahaan go public akan lebih lincah, efektif, dan efisien. Sepanjang tujuannya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, kompetisi, dan stabilitas, IPO subholding Pertamina merupakan aksi korporasi yang positif, bahkan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan, yang berarti pula mengurangi beban APBN.
 
Dengan demikian, lanjut Ary, masuknya subholding ke bursa saham hanya merupakan salah satu metode untuk kemakmuran rakyat itu sendiri

Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam berpendapat, pembentukan holding Pertamina sudah cukup bagus. Apalagi orang-orang yang ditunjuk dalam mengemban tugas baru tersebut mempunyai pengalaman yang mumpuni.
 
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid, yang meminta teman-temannya di  Komisi VI jangan membangun opini sesat bahwa IPO itu sama dengan jual aset negara.
 
“Ini metode nyari duit. Cuma dalam IPO nanti diprioritaskan adalah investor local, pembeli local, investor publik local dan sebagainya,” papar Nusron.
 
Terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, IPO adalah sebuah keniscayaan, yakni sesuatu yang mau  atau tidak pasti akan terjadi. sebab kalau Pertamina ingin menjadi world class players, itu tidak akan mungkin dengan dana sendiri. Apalagi dengan kebutuhannya yang begitu besar, seperti yang disampaikan dalam paparan Dirut Pertamina Nicke Widyawati yakni sebesar 1,33 miliar dollar AS.
 
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan pasar modal menjadi salah satu strategi Pertamina untuk mendapatkan pendanaan. Nicke menyebutkan, Pertamina memerlukan 28 persen pendanaan dari eksternal dan project financing atau sekitar US$ 49 miliar hingga 2026.
 
Adapun, opsi IPO dengan pertimbangan akses jumlah pendanaan yang luas, tidak dibatasi oleh tenor, dan pengembalian atau dividen yang fleksibel. "IPO merupakan salah satu bentuk metode pendanaan yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional," katanya. 

Diketahui, Serikat Pekerja Pertamina mengajukan uji materi ke MK, yang salah satunya mempersoalkan Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multitafsir, sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.