Butuh Kajian Mendalam, Jalan Panjang IPO Subholding Pertamina

redaksi
Butuh Kajian Mendalam, Jalan Panjang IPO Subholding Pertamina
Dirut Pertamina Nicke Widyawati

Mewujudkan IPO Subholding Pertamina bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan komprehensif sebelum melangkah ke sana. Paling dekat, Pertamina masih fokus menjalankan program restrukturisasi.

Kalau masih sebatas berpandangan mata, jangan langsung merasa sudah dicintai. Begitulah kesimpulan yang bisa dipetik dari ribut-ribut penawaran saham umum perdana (IPO) anak usaha Pertamina. Banyak kalangan langsung menyerang pemerintah termasuk Pertamina, seolah-olah IPO akan langsung terwujud dalam waktu singkat. Padahal faktanya, IPO membutuhkan kajian yang sangat matang baik dari sisi bisnis maupun dari sisi hukum.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI dan Komisi VII DPR, Senin (29/6), Dirut Pertamina Nicke Widyawati menegaskan, rencana IPO saat ini masih dalam kajian yang masih sangat jauh dari kesimpulan. Begitu pun, Pertamina tak juga berhak memutuskan apakah IPO akan betul-betul ditempuh atau tidak. Keputusan itu berada di tangan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal perseroan.

“Kami harus kaji dengan matang sebelum diserahkan kepada pemegang saham. Jangan sampai keputusan muncul di publik sebelum ada kajian yang optimal. Kalau ini keputusan pemegang saham, kami akan lakukan dengan tahapan yang prudent profesional," ujar Nicke.

Pernyataan Nicke ini memang cukup masuk akal dengan agenda restrukturisasi yang sedang digalakkan Menteri BUMN Erick Thohir. Untuk program restrukturisasi saja, waktu yang dibutuhkan juga tak sedikit. 

Tercatat, sebanyak 51 anak, cucu, hingga cicit perusahaan BUMN sudah dipangkas Erick. Ke-51 perusahaan itu berasal dari tiga induk. Yakni PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, dan PT Telkom. Secara rinci, di Garuda Indonesia, jumlah anak dan cucu usaha yang dipangkas sebanyak 6 perusahaan. 

Sementara di Pertamina terdapat 25 anak-cucu usaha yang ditutup. Adapun Telkom tercatat sebanyak 20 anak-cucu usaha yang dipangkas. Selanjutnya, pemangkasan 51 anak cucu usaha BUMN ini akan menggunakan skema merger, likuidasi ataupun divestasi.

Usai memangkas jumlah anak cucu perusahaan, Erick kemudian memangkas perusahaan induk BUMN. Dari 142 BUMN di era Menteri Rini kini sudah tersisa 107 BUMN. Bahkan, Erick memasang target jumlahnya akan terus turun hingga 70 atau 80 BUMN saja.

Erick terus melangkah dengan memangkas klaster perusahaan. Dari sebelumnya 27 klaster menjadi hanya 12 klaster saja. Masing-masing Wakil Menteri BUMN, yaitu Budi Gunadi Sadikit dan Kartika Wirjoatmodjo membawahi enam klaster. Perlu dicatat pula, keputusan Erick ini juga memiliki dasar hukum yakni Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN. 

Sebagai perusahaan pelat merah, menutup atau menggabung dua perusahaan berbeda bendera tentu tak mudah pula. Ada banyak hal yang harus diputuskan antara lain pembelian saham, pengalihan saham maupun pengalihan aset sesama perusahaan. Lagi-lagi, keseluruhannya memerlukan waktu yang panjang pula.

Itu baru di tingkat induk perusahaan. Belum termasuk di tingkat anak-cucu perusahaan yang seluruhnya wajib melalui mekanisme hukum dan bisnis yang sama. Sehingga bisa disimpulkan, Pertamina harus lebih dulu melewati jalan panjang nan berliku sebelum sampai pada rencana IPO subholding anak perusahaan.

Pun begitu, rencana subholding anak usaha Pertamina bukan berarti keliru dari kacamata hukum dan bisnis. Dari aspek hukum, subholding BUMN bukanlah barang baru. Selain di anak usaha Pertamina sendiri, sudah banyak contoh yang lebih dulu melakukan hal serupa. Sebut saja, Waskita Beton serta PP Presisi yang juga telah go public. Ini berarti subholding anak usaha BUMN adalah sah-sah saja secara hukum.

“Berbeda jika dilakukan di level holding karena harus melalui persetujuan DPR. "Aturan di subholding, tentu lebih fleksibel dibandingkan aturan di level holding," kata Pakar Hukum UI Hikmahanto Juwana, Rabu (17/6).

Sedangkan dari aspek bisnis, pembentukan subholding juga menjadikan Pertamina lebih leluasa mendapatkan pendanaan. "Karena salah satu tujuan masuk pasar modal, adalah untuk mendapatkan dana segar," katanya.

Hikmahanto menyatakan masyarakat hendaknya juga tidak perlu khawatir. Alasannya jelas, karena yang akan masuk ke bursa adalah subholding, bukan Pertamina sebagai holding, yang terdapat 100 persen kepemilikan negara. "Dengan IPO seperti itu (melalui subholding), maka saham negara tetap 100 persen. Tetapi yang subholding ini, yang operasional, bisa mendapatkan uang dari pasar modal," tukas Hikmahanto.

Toto Pranoto, pengamat BUMN dari UI juga menukas senada. Menurut Toto, IPO subholding Pertamina sama sekali tidak mengurangi kepemilikan 100% saham negara. “Tidak benar (dijual), kalau yang IPO adalah subholding-nya. Dalam hal ini, kepemilikan negara di Pertamina, tetap. Sama sekali tidak berkurang," tandas Toto Pranoto di Jakarta, Senin (22/6).

Aksi korporasi semacam ini, sambung Toto, merupakan hal wajar yang jamak dilakukan badan usaha, Rencana IPO subholding Pertamina justru sesuai dengan kebutuhan Pertamina sebagai holding, karena BUMN diwajibkan mengembangkan perusahaan. 

"Go public adalah salah satu cara untuk ekspansi bisnis, yaitu dengan mengambil dana dari publik. Dengan go public, ekspansi akan lebih cepat , misal untuk eksplorasi sumber-sumber minyak baru," timpal Toto.