Sektor Migas Boncos, SKK Migas Usulkan 9 Stimulus ke Pemerintah

Pam
Sektor Migas Boncos, SKK Migas Usulkan 9 Stimulus ke Pemerintah
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto

OFFSHORE Indonesia - Dalam webinar yang digelar Universitas Pertamina dan ISMS bertajuk Reinventing Oil and Gas Business Model: Toward A New Energy Era, Kamis (2/7/2020) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto menyebutkan sektor minyak dan gas bumi di berbagai negara termasuk Indonesia mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.

Menurut Dwi, terpaan Covid -19 membuat investasi minyak dunia minus 30% dari  US$ 325 miliar menjadi US$ 228 miliar. "Dampak lainnya target lifting minyak yang awalnya 755 BOPD dikoreksi menjadi 705 BOPD. Untuk LNG dunia turun ke posisi US$ 2 per Mmbtu dan naik ke posisi US$ 2,2 Mmbtu. Harga minyak dunia mulai mengalami kenaikan," kata Dwi. 

Saat kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor minyak dan gas, pihak SKK Migas mengadakan pembicaraan serius dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terhadap rencana kerja 2020.

Penundaan pencadangan biaya ASR (Abandonment Site Restoration) untuk tahun 2020 akan segera diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan KKKS sebagai salah satu insentif terkait keuangan di masa pandemi COVID-19. 

"Biaya ASR merupakan dana yang disetorkan dan dicadangkan oleh KKKS ke rekening bersama KKKS dan SKK Migas yang nantinya digunakan untuk kegiatan penutupan sumur secara permanen dan pemulihan lingkungan di sekitar bekas daerah operasi migas," kata Dwi.

Untuk mendukung kondisi keuangan perusahaan migas, pihak SKK Migas mengeluarkan usulan stimulus menghadapi Covid 19 dan harga minyak yang rendah kepada pemerintah.

Usulan pertama berupa penundaan pencadangan biaya kegiatan pascaoperasi atau ASR. Kedua, tax holiday untuk pajak penghasilan di semua WK migas.

Ketiga, penundaan atau penghapusan PPN LNG melalui penerbitan revisi Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Keempat, barang milik negara (BMN) hulu migas tidak dikenakan biaya sewa. Kelima, penghapusan biaya sebesar US$ 0,22 per MMBtu untuk pemanfaatan kilang LNG Badak. 

Keenam, penundaan atau pengurangan hingga 100% dari pajak-pajak tidak langsung, khususnya bagi WK eksploitasi. Ketujuh, gas dapat dijual dengan harga diskon untuk semua skema Take or Pay (TOP) dan DCQ di semua WK migas.

Kedelapan, memberikan depresiasi yang dipercepat, perubahan split sementara, hingga harga penuh untuk kewajiban menjual ke pasar dalam negeri (DMO full price). Dan kesembilan, meminta dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas seperti industri baja, rig, dan jasa, terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang hulu migas. 

#SKK   #Migas   #Dwi   #Soetjipto   #Reinventing   #Oil   #and   #Gas   #Business   #Model:   #Toward   #A   #New   #Energy   #Era   #