Subholding Pertamina Bukan Berarti Kepemilikan Negara Berkurang

redaksi
Subholding Pertamina Bukan Berarti Kepemilikan Negara Berkurang
Ilustrasi

OFFSHORE Indonesia - Rencana penawaran perdana saham (IPO) subholding Pertamina bukan bentuk penjualan saham badan usaha milik negara.

Pasalnya, IPO subholding sama sekali tidak mengurangi kepemilikan saham negara terhadap BUMN tersebut, yang tetap 100 persen.

"Tidak benar [dijual], kalau yang IPO adalah subholding-nya. Dalam hal ini, kepemilikan negara di Pertamina, tetap. Sama sekali tidak berkurang," kata pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto, Senin (22/6/2020).

Dia menjelaskan dengan melantainya anak usaha Pertamina, saham yang ditawarkan ke publik merupakan saham anak perusahaan.

Menurutnya, rencana IPO subholding, dinilai tidak melanggar aturan, karena yang diatur dalam UU BUMN adalah Pertamina sebagai induknya, begitu juga di UU PT juga begitu.

"Sebagai perusahaan, tentu Pertamina bisa melakukan aksi korporasi apapun, sepanjang mengikuti prosedur yang ada," lanjutnya.

Aksi korporasi semacam ini, sambung Toto, adalah hal wajar yang jamak dilakukan badan usaha, termasuk BUMN misalnya Waskita Beton serta PP Presisi yang juga go public.

Beberapa anak perusahaan Pertamina pun sudah go public sejak lama, seperti PT Elnusa Tbk, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, bahkan salah satu subholding Pertamina yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Rencana IPO subholding Pertamina, jelas Toto, justru sesuai dengan kebutuhan Pertamina sebagai holding, karena BUMN itu harus mengembangkan perusahaan.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, melalui IPO, subholding Pertamina akan meraub dana segar dengan cost of capital (biaya modal) yang paling murah dibandingkan dengan pendanaan dari utang perbankan dan global bond.

“IPO akan menjadikan subholding Pertamina sebagai perusahaan publik, yang akan lebih transparan dan accountable,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2020).

Menurutnya, tata kelola subholding yang sudah melantai di busa saham harus menerapkan prinsip-prinsip good governance dan harus melaporkan hasil pengelolaan perusahaan kepada publik secara periodik.

Dengan begitu, lanjut Fahmy, keterbukaan tata Kelola tersebut membuat kelompok kepentingan menjadikan Pertamina sebagai sapi perahan semakin sulit bergerak. “Tidak akan ada lagi dana CSR yang dapat digunakan oleh anggota DPR untuk mempertahankan konstituennya,” katanya.

Selain itu, IPO juga akan mempersempit dan memagari ruang gerak mafia migas dalam berburu rente di sub-holding Pertamina. Mafia migas masih bisa bergentayangan di Pertamina dengan memanfaatkan kelemahan tata-kelola dan pengambil keputusan.

Tata Kelola yang lebih transparan dan pengambil kepurtusan yang lebih credible pasca IPO berpotensi mencegah mafia migas berburu rente, sehingga dapat lebih efisien dengan meminimkan biaya operasional rente.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komaini Notonegoro mengatakan mendorong IPO anak usaha Pertamina bukan narasi baru. Sejauh ini, sudah ada PT Elnusa Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang melantai di bursa.

Menurutnya, bisnis subholding yang paling menarik melantai di bursa adalah subholding hulu. “Kalau hulu, memang selama ini sudah bermitra dengan yang lain, secara kontrol juga mereka mengawasi bersama-sama,” katanya.

Hanya saja, kalau bisnis retail ataupun kilang agak sulit untuk dilepas ke bursa. Komaidi menambahkan proyek kilang Pertamina selama ini mendapat respon publik yang tidak begitu baik, mengingat ada beberapa mitra yang mundur untuk menggarap proyek kilang tersebut.

“Untuk IPO, saya yakin akan laku di pasar. Peminatnya banyak,” ujarnya.