Pakar Hukum Sebut IPO Subholding Pertamina Tak Langgar UU, Ini Penjelasannya

doci
Pakar Hukum Sebut IPO Subholding Pertamina Tak Langgar UU, Ini Penjelasannya
Ilustrasi

UU Migas maupun UU Perseroan Terbatas sama sekali tidak mengatur adanya larangan IPO (Initial Public Offering) bagi anak perusahaan (subholding) sebuah perusahaan BUMN. Diketahui, sejumlah pihak berpendapat rencana IPO subholding Pertamina bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, di mana penguasaan saham Pertamina seharusnya dimiliki 100 persen oleh pemerintah.

Pendapat inilah yang diluruskan pakar hukum UI Hikmahanto Juwana. Menurut Hikmahanto, berdasarkan UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina merupakan operator yang menjalankan usaha. 

"Sebagai operator sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001, tentu saja Pertamina boleh mencari untung. Tetapi, keuntungan tersebut, selain untuk pengembangan Pertamina sendiri, juga masuk sebagai dividen kepada negara," kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Hal ini berbeda dengan kondisi Pertamina sebelumnya saat masih mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1971. Kala itu, Pertamina merupakan perusahaan negara yang mewakili negara, yang bertindak sebagai regulator sekaligus operator.

Sehingga, dengan status Pertamina yang kini hanya sebagai operator, tidak ada yang dilanggar ketika subholding Pertamina berencana masuk ke pasar modal lewat IPO. Justru sebaliknya, subholding Pertamina akan lebih leluasa mencari dana segar dari publik.

"Restrukturisasi dan reorganisasi justru akan membuat operasional BUMN energi tersebut menjadi lebih lincah dan efisien. Menurut saya, tidak ada yang dilanggar. Masih masuk koridor aturan tersebut," tambah Hikmahanto.

Hikmahanto mengakui, restrukturisasi dan IPO subholding memang bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun perlu dicatat, keuntungan subhloding tersebut pada akhirnya juga akan disetorkan kepada perusahaan induk, dan selanjutnya menyetorkan ke negara.

Dijelaskan Hikmahanto, subholding Pertamina juga penting mengingat panjangnya rentang perintah pada struktur sebelumnya. Karena selain Pertamina memiliki jajaran direksi di tingkat holding, juga terdapat direksi lain pada anak perusahaan.

"Jadi, ada redudansi, pengulangan. Saya melihat dari perspektif hukumnya. Supaya tidak ada redudansi, maka di holding memang untuk penentuan kebijakan yang strategis. Sedangkan operasional dilakukan oleh perusahaan-perusahaan subholding," ujar Hikmahanto. 

Dengan demikian, pembentukan subholding memang membuat rentang kendali lebih mudah, baik dari sisi hukum maupun rentang tanggung jawabnya. Hal ini terjadi, karena berbeda dengan luar negeri dengan holding hanya memegang saham, holding di Indonesia juga harus melakukan operasi.

Dengan subholding, maka yang melakukan operasi adalah perusahaan-perusahaan di bawahnya, yaitu melalui subholding tadi. "Jadi, ini yang akan dikuatkan," katanya.

Pembentukan subhloding, menurut Hikmahanto, juga membuat BUMN tersebut lebih leluasa mendapatkan pendanaan. Apalagi, ke depan subholding tersebut akan memasuki pasar bursa.

"Karena salah satu tujuan masuk pasar modal, adalah untuk mendapatkan dana segar," kata dia.

Terkait rencana go public tersebut, Hikmahanto menyatakan masyarakat hendaknya juga tidak perlu khawatir. Sebab, yang akan masuk ke bursa adalah subholding, bukan Pertamina sebagai holding, yang terdapat 100 persen kepemilikan negara.

"Dengan IPO seperti itu (melalui subholding), maka saham negara tetap 100 persen. Tetapi yang subholding ini, yang operasional, bisa mendapatkan uang dari pasar modal," katanya.