Mari Mengebut Kilang dan Penimbunan Minyak

Ishak Pardosi
Mari Mengebut Kilang dan Penimbunan Minyak
Kilang Minyak Pertamina Unit II Dumai (Foto: Offshore Indonesia)

OFFSHORE Indonesia - Rencana pembangunan kilang dan penimbunan minyak sudah lama didengungkan. Sayangnya, rencana tersebut hanya sebatas wacana hingga rezim pemerintahan silih berganti. Padahal, pembangunan kilang pengolahan minyak mentah maupun kilang penimbunan mempunyai peranan strategis dalam menjaga keamanan energi nasional. 

Diketahui, ketersediaan pasokan BBM di Indonesia hanya berkisar pada 18-21 hari. Padahal, merujuk International Energy Agency (IEA), cadangan BBM sebuah negara agar mencapai ketahanan energi adalah setidaknya selama 90 hari.

Faktanya, kilang Kasim yang terletak di Sorong, Papua Barat merupakan kilang keenam sekaligus yang terakhir dibangun pemerintah pada 1997. Bila dikaitkan dengan rezim pemerintahan, tidak ada lagi pembangunan kilang minyak baru setelah Soeharto lengser dan digantikan lima presiden berikutnya. Rencana demi rencana pupus di tengah jalan. 

Sehingga menjadi sangat tepat ketika kilang dan fasilitas penimbunan BBM menjadi salah satu proyek infrastruktur yang masuk dalam program prioritas pemerintahan Jokowi-JK maupun Jokowi-Ma’ruf. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, sampai 2019 pemerintah sudah memasukkan rencana pembangunan dua kilang minyak dengan kapasitas 300 ribu barel; memperluas kilang minyak di Cilacap dan Balongan milik Pertamina; serta membangun lima Floating Storage Receiving Unit (FSRU) di Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Lampung.

Di saat bersamaan, PT Pertamina (Persero) juga bertekad menambah kapasitas kilang lama melalui Refinery Development Master Plan (RDMP). Ditargetkan, kapasitas kilang milik Pertamina akan mampu mencapai 1,6 juta barel per hari (BPH) atau naik sekitar 600 ribu BPH dari kapasitas saat ini di kisaran 1,05 juta BPH. Namun, guna mewujudkan impian tersebut, dibutuhkan investasi yang sangat besar sekitar Rp 200 triliun selama 6 tahun ke depan. Termasuk di dalamnya mendorong penyelesaian proyek kilang petrochemical yang dibangun PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) berkapasitas 100 ribu barel per hari.

Pembangunan kilang dan penimbunan juga mendapat lampu hijau dari Dewan Energi Nasional (DEN), yang menilai langkah tersebut akan menguntungkan Indonesia jika telah memiliki banyak cadangan minyak. Apalagi, dengan masih rendahnya harga minyak mentah dunia, pembangunan kilang sekaligus menimbun minyak di dalam negeri merupakan langkah tepat.

Dengan demikian, urgensi kilang dan penimbunan merupakan hal yang tidak lagi dapat ditawar. Apalagi bila dikaitkan dengan negara lain yang memiliki stok BBM di atas Indonesia, meskipun bukan berstatus negara penghasil minyak. 

Untuk saat ini, wilayah timur Indonesia adalah salah satu sasaran pembangunan kilang dan penimbunan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini karena wilayah tersebut seringkali mengalami kesulitan memperoleh pasokan BBM, yang salah satunya disebabkan tidak seimbangnya kemampuan pengolahan kilang minyak di sana. 

Setelah memetakan kondisi pasokan BBM yang dibutuhkan, saat ini Indonesia membutuhkan kilang yang berkapasitas besar. Hal ini agar kepastian pasokan BBM hasil olahan kilang sendiri bisa lebih terjamin. Kapasitas kilang yang ada saat ini sudah terlalu kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pentingnya kilang minyak yang lebih besar juga berkaitan dengan pasokan minyak mentah yang mayoritas dibeli dari negara Afrika dan Timur Tengah, yang memerlukan waktu pengiriman hingga 60 hari.

Idealnya, menyaksikan kebutuhan konsumsi BBM saat ini, Indonesia harus mempunyai cadangan BBM selama 60 hari. Dengan kata lain, sebesar tiga kali lipat dari cadangan saat ini. Sehingga, kalaupun ada gangguan pengiriman minyak mentah dari luar negeri, tidak akan banyak berpengaruh pada kesinambungan pasokan BBM. Semakin terjaminnya pasokan BBM juga sekaligus menguatkan posisi Indonesia di pasar minyak internasional. Indonesia tidak lagi bisa didikte oleh pasar seperti yang terjadi selama ini. 

Seandainya salah satu kilang mengalami gangguan, kemampuan stok setidaknya masih bertahan 30 hari. Keuntungan lainnya adalah Indonesia leluasa menjadwalkan pembeliannya. Ketika harga murah, minyak dibeli. Kalau mahal, tidak dibeli. Praktek seperti ini salah satunya sudah diterapkan negara India yang telah mempunyai Strategic Petroleum Reserve/SPR (cadangan minyak strategis). Dengan kondisi saat ini dimana harga minyak rendah, mereka membeli banyak minyak.

Menyimpan stok minyak dalam jumlah besar juga sudah dilakukan Tiongkok. Jika sebelumnya menargetkan pembangunan kilang dalam jangka enam tahun, proyek tersebut kini dipercepat untuk menambah daya tahan pasokan dalam negeri dari tiga bulan menjadi dua tahun. Artinya, Tiongkok juga memanfaatkan kondisi minyak mentah yang saat ini sedang mengalami penurunan drastis.

Akan tetapi, sebelum berbicara cadangan strategis, yang perlu diperhatikan adalah cadangan operasional. Karenanya, Pertamina sebaiknya menentukan kebutuhan cadangan operasionalnya terlebih dahulu, yang sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan cadangan strategis. Pasalnya, yang namanya cadangan strategis itu adalah investasi yang betul-betul tidak bisa diharapkan mencari keuntungan. Model seperti ini, di Amerika, sudah berbentuk badan usaha. Tugasnya, ketika harga naik, cadangannya dijual, sebaliknya, akan membeli minyak sebanyak mungkin apabila harga minyak sedang turun. 

Nah, jika dikaitkan dengan kemampuan finansial Indonesia, rasanya sulit menerapkan cadangan strategis sebagaimana yang dilakukan Amerika. Karena untuk menyimpan minyak dua juta barel saja membutuhkan nilai investasi mencapai 100 juta dolar AS. Untuk itu, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah mengamankan cadangan operasional. Caranya adalah dengan membangun penimbunan, yang diikuti dengan upgrade kilang minyak yang ada. Langkah selanjutnya adalah dengan membangun kilang yang baru.

Kendati saat ini harga minyak mentah sedang mengalami penurunan, pembangunan kilang minyak yang baru bukan berarti tidak menjadi penting. Namun, pembangunannya lebih diarahkan sebagai substitusi impor. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang menyimpan banyak potensi minyak mentah sehingga diperlukan infrastruktur yang lebih handal. Dengan kata lain, pembangunan kilang dan penimbunan harus dilihat dari sisi keamanan dan ketahanan energi. Tujuannya bukan untuk menghemat devisa karena harga BBM bisa menjadi lebih murah.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah lokasi pembangunan kilang. Sederhananya, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, kilang harus berada dekat dengan bahan baku. Seperti kilang Balikpapan, Dumai, dan Plaju. Kemudian, harus dekat dengan konsumen, seperti kilang di Cilacap dan Balongan.

Terobosan Pertamina

Berbicara soal terobosan, Pertamina tampaknya sudah ‘move on’ dengan menghadirkan banyak inovasi. Khususnya terkait upaya percepatan pembangunan kilang guna mengukir sejarah baru untuk Indonesia sebagai negara swasembada energi. Proyek RDMP dan Grass Roof Refinery (GRR) yang sedang dijalankan Pertamina diyakini menjadi kata kuncinya. Ditargetkan, kapasitas kilang terpasang saat ini akan meningkat hingga dua kali lipat, yakni menjadi 2 juta BPH. Bila target ini betul tercapai, Indonesia dipastikan bebas dari impor BBM.

“Pertamina melakukan sejumlah akselerasi agar proyek yang ditetapkan Presiden sebagai proyek strategis nasional ini, bisa segera terwujud. Inilah impian besar kita dalam membangun ketahanan dan sekaligus kemandirian energi,” ujar Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Ignatius Talullembang di Jakarta,  Rabu (6/11/2019).

Menurut Ignatius, Pertamina telah melakukan berbagai akselerasi yang terintegrasi sehingga target-target pelaksanaan proyek bisa terlaksana tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Salah satu contohnya, proyek RDMP Balongan saat ini sudah menerapkan dual feed competition sehingga realisasi proyek bisa selesai satu tahun lebih cepat dari jadwal. Studi kelayakan (feasibility study) RMDP Balongan tahap I sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan penetapan dan pengadaan lahan. Untuk tahap II, sedang dilakukan studi kelayakan.

Adapun untuk Kilang Balikpapan, sudah masuk tahap konstruksi dengan dilakukannya penandatanganan akta pendirian PT Kilang Pertamina Balikpapan pada 7 Mei 2019. Sementara Kilang Cilacap, setelah selesai Proyek PLBC, kini RDMP Cilacap sedang dalam tahap penyelesaian valuasi bersama Saudi Aramco. RDMP Dumai dalam tahap negosiasi dengan partner dari Timur Tengah.

Berikutnya, GRR Tuban sudah selesai dengan proses pengadaan lahan dan sedang dalam proses pembayaran. Pertamina dan Rosneft bahkan telah menandatangani kontrak desain Kilang Tuban dengan kontraktor terpilih pada 28 Oktober 2019. Saat ini telah dimulai pelaksanaan Basic Engineering Design (BED) dan FrontEnd Engineering Design (FEED). 

Di GRR Bontang, kemitraan dengan OOG sudah ditandatangani pada Desember 2018. Izin prinsip lokasi dari Gubernur Kalimantan Timur sudah diterbitkan dan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan studi dan review dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). 

“Pertamina menyampaikan terima kasih atas dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga megaproyek bisa berjalan dengan baik. Dukungan yang terus menerus dari Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, menjadi kekuatan tersendiri bagi Pertamina untuk menuntaskan tugas bersejarah ini,” ujar Ignatius.

#kilang   #minyak   #penimbunan   #refinery   #pertamina   #move   #on